Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, bersama tim saat kunjungan reses di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (15/04/2025). Foto: Aisyah/vel

PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa infrastruktur di Kalimantan Tengah memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Komisi V DPR RI ke beberapa titik infrastruktur strategis di provinsi tersebut.

“Kami ke Kalimantan Tengah ini dalam rangka melihat kondisi infrastruktur secara umum. Dari penyampaian Pak Gubernur dan hasil tinjauan lapangan bersama Direktorat Jenderal Bina Marga, memang kondisi jalan nasional di Kalimantan Tengah masih sangat memprihatinkan,” ujar Lasarus kepada Parlementaria, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (15/04/2025).

Salah satu sorotan utama adalah masih adanya lebih dari 100 kilometer jalan nasional yang berupa jalan tanah, khususnya pada ruas Tumbang Samba menuju perbatasan Kalimantan Barat. Selain itu, beberapa ruas jalan yang sudah beraspal juga masih memiliki lebar di bawah standar nasional dan memerlukan pelebaran segera.

“Konservasi jalan atau perawatan juga anggarannya kecil. Padahal, ini penting untuk menjaga agar jalan yang sudah dibangun tidak kembali rusak,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih jauh, Lasarus menegaskan bahwa aspirasi yang dihimpun selama kunjungan ini akan dibawa dan dibahas dalam rapat-rapat resmi Komisi V bersama mitra kerja kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, dan Kementerian Perumahan.

“Tadi juga disampaikan soal kebutuhan hunian untuk masyarakat kurang mampu. Nantinya bisa melalui skema BSPS atau pembangunan rumah susun. Kita akan bahas ini lebih lanjut saat masa sidang,” tambahnya.

Lasarus berharap kunjungan kerja ini menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan pengambilan kebijakan di pusat. Menurutnya, tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil ke tingkat kementerian, sehingga DPR RI perlu "jemput bola" untuk mempercepat penyelesaian masalah infrastruktur.

“Kami minta juga Pak Gubernur mengirim surat resmi agar semua data ini bisa kami bawa pulang dan jadi bahan pembahasan dalam sidang Komisi V minggu depan,” tutupnya.

Kunjungan kerja Komisi V ke Kalimantan Tengah ini diharapkan segera mendapatkan perhatian nyata dari pemerintah pusat agar infrastruktur yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (ais/rdn)